POSO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso terus mematangkan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bertempat di Ruang Aula Bupati Poso pada Jumat (14/8/2026), Pemkab Poso menggelar Rapat Koordinasi Percepatan 11 Program Kerja Sama dan Sinergi Inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat koordinasi strategis ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Poso serta jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Poso.
Sinergi Lintas Sektor untuk Tata Kelola Akuntabel
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso beserta seluruh Person in Charge (PIC) yang telah ditunjuk untuk mengawal masing-masing agenda.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, sehingga 11 program kerja sama inisiasi KPK dapat terealisasi secara terarah, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan, kami ingin memastikan setiap program inisiasi KPK ini berjalan optimal demi mewujudkan pemerintahan yang transparan,” ujar perwakilan pelaksana kegiatan.
Langkah Nyata Tindak Lanjut Program KPK
Kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini menjadi pijakan awal untuk mempercepat implementasi program di lapangan. Penunjukan PIC khusus dari Kantah Poso dan OPD terkait diharapkan mampu mengurai hambatan teknis secara lebih cepat.
Dengan adanya komitmen bersama ini, seluruh pihak diminta untuk segera menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Langkah percepatan ini ditargetkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik di Kabupaten Poso.**
Opini Anda