PALU – Bupati Poso, Verna G.M. Inkiriwang, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026). Selain mematangkan rencana pembangunan, pertemuan ini menjadi momen penting bagi Kabupaten Poso yang menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ini menjadi wadah penyelarasan program antara pemerintah daerah dan provinsi. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyerahkan alokasi anggaran program unggulan “9 Berani” dengan total nilai fantastis mencapai Rp840 miliar untuk kabupaten/kota.
Realisasi Dana Bagi Hasil
Khusus untuk Kabupaten Poso, Pemprov Sulteng menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan pertama bulan April 2026 sebesar Rp15 miliar. Dana ini diproyeksikan untuk memperkuat belanja daerah pada tahun anggaran berjalan guna mendukung berbagai program pelayanan publik di Poso.
Gubernur Anwar Hafid dalam arahannya menekankan bahwa Musrenbang bukanlah sekadar seremoni tahunan.
”Kalau tidak disatukan, masing-masing berjalan sendiri. Di sinilah kita pastikan arah pembangunan jelas dan terintegrasi,” tegas Anwar.
Ia menggarisbawahi tiga isu krusial yang harus diselesaikan lewat kolaborasi lintas sektor:
- Penurunan angka kemiskinan.
- Peningkatan kualitas pendidikan.
- Optimalisasi layanan kesehatan.
Komitmen Kabupaten Poso
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang menyatakan kesiapan jajarannya untuk menyelaraskan program daerah dengan visi provinsi. Menurutnya, sinergi adalah kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih.
”Musrenbang ini menjadi momentum strategis. Kami di Kabupaten Poso berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan, terutama penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Verna.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang. Dokumen ini akan menjadi landasan utama penyusunan RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2027.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan daerah se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kemendagri, Bappenas, Kemendikdasmen, dan Kemenkes RI. Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Sulteng yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Sumber: IKP Kominfosandi Kabupaten Poso
Opini Anda