POSO – Memasuki penghujung tahun anggaran 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso melaporkan capaian signifikan dalam penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 29 Desember 2025, total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp5,37 triliun, atau setara dengan 95 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,65 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk menyokong pembangunan dan pelayanan publik di empat wilayah strategis, yakni Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara.
Dorong Stabilitas Ekonomi Daerah
Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto, menegaskan bahwa kelancaran arus kas negara ke daerah merupakan kunci utama penggerak ekonomi lokal.
“Penyaluran APBN yang lancar sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi daerah, terutama dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujar Yosi dalam keterangannya di Poso, Selasa (30/12).
Rincian Realisasi Belanja
Realisasi anggaran terbagi menjadi dua sektor utama: Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKDD).
- Belanja Pemerintah Pusat (Rp769,63 Miliar)
Belanja Pegawai: Rp415,9 miliar (100,35% – melampaui target awal).
Belanja Modal: Rp85,92 miliar (97,63%).
Belanja Barang: Rp267,76 miliar (88,48%).
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa / TKDD (Rp4,6 Triliun) Sektor ini menjadi penopang utama ekonomi wilayah dengan rincian:
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp2,24 triliun.
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp1,26 triliun.
Dana Transfer Khusus: Rp659,87 miliar.
Dana Desa: Rp394,63 miliar.
Dana Insentif Fiskal: Rp42,54 miliar (100% terserap).
Fokus Akhir Tahun: Penggajian PPPK
Hingga saat ini, KPPN Poso telah menerbitkan sedikitnya 20.600 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam dua hari tersisa menuju penutupan tahun, fokus penyaluran akan diarahkan pada sisa belanja modal dan DAU untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.
Yosi juga mengingatkan bahwa target realisasi tinggi harus dibarengi dengan kualitas belanja yang baik. Ia berharap setiap rupiah yang keluar dari APBN dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.**
Sumber Berita: Dikutip dan diolah dari ANTARA
Opini Anda