Jakarta– Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Ruang Bhineka Tunggal Ika. Rabu 6 Agustus 2025
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Korsup Wilayah IV, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi, para bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Sulawesi Tengah. Bupati Poso hadir bersama Ketua DPRD Poso, Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Inspektorat, serta Kepala Badan Keuangan Daerah.
Dalam arahannya, Ketua KPK menegaskan bahwa rapat ini merupakan bentuk kepedulian lembaga antirasuah terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral seluruh pejabat publik.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena kami sayang pada bapak-ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti akan ketahuan, karena alat kami sudah canggih,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh ASN dan pejabat daerah untuk kembali membaca dan menghayati sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab etis dalam menjalankan amanah.
“Bacalah kembali sumpah jabatan. Jadikan itu pengingat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa tantangan besar pemberantasan korupsi ke depan tidak hanya pada sektor pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dalam kualitas pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi akan masuk ke kurikulum sejak sekolah dasar untuk membangun karakter integritas sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Poso bersama Ketua DPRD Kab. Poso menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendukung pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Bupati memaparkan berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan di daerah, termasuk pembangunan Zona Integritas dan implementasi reformasi birokrasi di enam area perubahan utama.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati Verna.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar sinergi antara KPK dan pemerintah daerah terus diperkuat melalui program pencegahan korupsi terintegrasi.
“Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Poso,” tuturnya.
Bupati juga menegaskan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjunjung integritas, profesionalisme, dan menjauhkan diri dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
“Kita semua memikul amanah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Acara ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Korupsi oleh seluruh peserta. Komitmen tersebut mencakup: Penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi, Pencegahan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa, Penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat pemberantasan korupsi dapat terus tumbuh dan membudaya di seluruh pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Poso, demi menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan melayani.**
Sumb: Kominfo Poso
Opini Anda