Kolom

Layakkah Caleg Eks Narapidana Koruptor Bisa Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang?

𝐎𝐥𝐞𝐡: 𝐘𝐮𝐲𝐮𝐧 𝐀𝐥𝐟𝐚𝐬𝐢𝐮𝐬 𝐓𝐨𝐛𝐨𝐧𝐝𝐨, 𝐒𝐄, 𝐌.𝐏𝐝

Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang kembali akan menjadi pertaruhan bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan calon pemimpin atau anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang bersih .

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dilematis bagi masyarakat yang menginginkan calon legislator harus memiliki rekam jejak yang bersih dalam mengawal aspirasi masyarakat di tingkat parlemen, sementara sisi lain masih banyak mantan Narapidana koruptor bisa menjadi Caleg.

Sementara regulasi mengenai persyaratan calon anggota dapat dilihat pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.Selanjutnya regulasi yang diterbitkan KPU dalam PKPU 20 Tahun 2018 pada Pasal 4 ayat 3 berbunyi : Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, jika melihat petikan 2 (dua) pasal di atas yang mengandung kontradiktif satu sama lain, maka diajukanlah uji materi terhadap pasal tersebut yang diterima oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menghasilkan putusan akhir Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tentang Mantan Narapidana yang mengajukan Hak Uji Materiel terhadap P-KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif dan Mantan Narapidana tersebut berkeinginan mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg).

Dalam putusannya, MA memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Dengan adanya putusan tersebut, maka mantan Narapida kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024,Putusan tersebut juga didasari dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Berita Lainnya   Perang Dagang antara China dan Amerika, peluang Indonesia apa?

Pasca penetapan putusan dari MA tersebut, maka KPU sebagai lembaga pelaksana pada setiap jadwal pelaksanaan Pemilu, memuat regulasi mengenai persyaratan mantan napi koruptor untuk mengikuti kontestasi Pemilu pada Pasal 45A Ayat 2 PKPU Nomor 31 Tahun 2018.

Salah satu persyaratannya adalah adanya surat keterangan mengenai status narapidana dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana tersebut pernah dipenjara.

Diharapkan nantinya KPU membuat regulasi selanjutnya terkait mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon legislative dengan memperhatikan hak-hak utama sebagai calon legislatif dengan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama yakni memilih dan dipilih.

Beberapa hal mengenai Pasal 45A ayat 2 poin c dan d pada PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Dan DPRD Kab/Kota : [c] surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,dan [d]. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Yuyun sangat mengakui,pada poin c dan d merupakan hal yang baik mengenai informasi detail atas calon legislative yang bersangkutan terkait dengan status narapidana, akan tetapi pada poin ini juga merupakan kelemahan bagi calon bersangkutan dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas bagi caleg eks koruptor, Bagaikan 2 (dua) sisi mata uang yang saling berlawanan satu sama lain.

Hal ini merupakan tantangan bagi caleg eks koruptor untuk memberikan edukasi kepada calon konstituennya bahwa mereka bukan lagi narapidana melainkan mantan narapidana yang telah dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Sehingga menjadi warga yang baik nantinya dapat diterima oleh masyarakat, terlebih lagi apabila mencalonkan diri sebagai calon legislative dapat memberikan contoh dan teladan bagi mantan narapidana lainnya apabila terpanggil menjadi calon legislatif yang dapat mengawal aspirasi masyarakat di tingkat parlemen.

Berita Lainnya   Srikandi Muda Bakal Ramaikan Pertarungan Kontestasi Pilkada Poso 2020

Penulis adalah Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Tentena.

Opini Anda

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close