Polhukam

Keberatan Hasil PILKADES, Advokat YAMS Sarankan Tempuh Upaya Hukum

POSOLINE.COM- 04 Desember 2021 menjadi tanggal yang sangat bersejarah dalam perhelatan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang baru saja dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Poso. Sebanyak 80 Desa telah menentukan pilihan dalam untuk memilih siapa pemimpin di desanya.

Antusiasme masyarakat yang datang berbondong-bondong ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukan pemilihan Kepala Desa sangatlah penting.

Terhadap proses pemilihan tersebut, tak jarang hal ini menjadi perhatian publik masyarakat, tak terkecuali dari kalangan praktisi hukum.

Advokat yang aktif pada Kantor Hukum Y.A.M.S & PARTNER’S, yakni Yansen Kundimang, S.H.,M.H. dan Moh. Hasan Ahmad, S.H. angkat bicara.

Para Advokat yang sering aktif dalam membela masyarakat yang kurang mampu ini menilai, pemilihan Kepala Desa tahun ini tetap mengedepankan nilai-nilai proporsional dan professional serta prinsip kesehatan.

“Secara pandangan, saya menilai pemilihan Kepala Desa tahun ini cukup demokratis, dimana terlibatnya masyarakat yang sangat antusias dalam memanfaatkan dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia”, ungkap ancen, sapaan akrab Yansen Kundimang, S.H.,M.H.

“Disisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, semua pihak penting dan perlu melakukan dan mengedepankan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat”, tambahnya.

Dalam pantauan media ini, layaknya proses Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilimiah yang sangat menarik untuk didiskusikan, yakni dalam kajian dan diskusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berita Lainnya   Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, KPU Poso Gelar FGD

Berkaitan dengan hal itu, menurut Ancen, upaya atas perselisihan atau keberatan hasil pemilihan Kepala Desa, dapat ditempuh dan diupayakan serta telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Pasal 37 ayat (6) bahwa Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota” pungkas Moh. Hasan Ahmad alias Acan.

Hal ini juga dipertegas oleh aturan dibawah Undang-Undang, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Peraturan Daerah Kabupaten Poso.

Berdasarkan pasal 63 sampai dengan pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, mekanisme permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan telah diatur secara tegas.

“Bagi Calon Kepala Desa yang tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan”, tutup acan.**

Opini Anda

Selengkapnya

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close