Sosial Budaya

Dokumen GPST Melawan PERMESTA ada di Perpustakaan NHK Belanda

Oleh : Dimba Tumimomor

DIRGAHAYU 64 Tahun GPST
5 Desember 1957 – 5 Desember 2021.

Oleh : Dimba Tumimomor

GPST di Kabupaten Poso dilatar belakangi keinginan terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah yang otonom dan terbentuknya militer induk secara otonom.

Pelarian para pemuda Poso masuk hutan melalui suatu proses panjang. Dilakukan beberapa pertemuan untuk persiapan pelarian tersebut. Pertemuan-pertemuan di Kampung Lage (Kelurahan Lombugia sekarang), Watuawu, Sangginora dan tempat-tempat lain sekitar Poso. Salah satu hal yang dibahas dalam setiap pertemuan adalah bagaimana menyikapi prilaku tentara Permesta yang telah menguasai Tana Poso. Tentara Permesta yang mayoritas terdiri dari pemuda muda usia (ada yang masih usia belasan tahun) banyak melakukan tindakan kekerasan di Poso dan sekitarnya.

Dalam rapat di Kampung Lage tanggal 3 Desember diputuskan terbentuknya GPST. Tanggal 4 Desember diadakan koordinasi dan kontak-kontak dengan para pemuda di kampung-kampung diseputaran kota Poso dan daerah pinggiran seperti Malei, Sangginora, Watuawu sampai Tentena. Sebagai tindak lanjut pertemuan-pertemuan tersebut tepat tanggal 5 Desember 1957, para pemuda melakukan pelarian masuk hutan setelah menyampaikan Siaran Kilat yang berbunyi;

“ Kami putera dan putri Sulawesi Tengah, dengan ini memisahkan diri dari halayak ramai, menuntut Daerah Tingkat I (satu) dan Resimen Induk yang terdiri dari Putera dan Puteri Sulawesi Tengah
Poso, 5 Desember 1957.
“ Sekali 5 Desember tetap 5 Desember “.

Menanggapi Siaran Kilat yang dikeluarkan GPST, Tentara Permesta melakukan aksi penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh masyarakat Poso yang dicurigai sebagai pimpinan/anggota GPST. Permesta melakukan intimidasi terhadap keluarga-keluarga yang dicurigai sebagai anggota atau pimpinan GPST. Jika pemuda yang lari tidak diketemukan atau tidak berhasil tertangkap, maka Permesta menyandera orang tua atau keluarganya, mereka diancam untuk dibunuh bila tidak menyerahkan diri.

GPST sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok klas menengah Poso.

Sebagai Ketua Umum GPST diangkat Bapak Asa Bungkundapu, yang ketika bekerja sebagai pegawai di Kantor Pajak di Kabupaten Poso. Organisasi GPST adalah kelompok partisan bersenjata di Kabupaten Poso pada tahun 1957-1960-an memiliki kekuatan divisi sebanyak 10 divisi. Divisi pertama berkedudukan di Poso dan Devisi 10 berkedudukan di Luwuk Banggai. Kesemua divisi dikendalikan oleh pimpinannya yang dipegang oleh Asa Bungkundapu dengan Sekretaris diangkat Bapak Nicolas Pelima, seorang guru.

Berita Lainnya   Eks Napiter Poso Hadiri Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan RI 

Komandan-komandan sektor/divisi GPST kabupaten Poso kebanyakan dipegang oleh tokoh-tokoh muda yag berlatar belakang militer terutama dari Angkatan Darat dan Polisi, misalnya; Pak S. Bisalemba, Pak S Pomatu, Pak J. Tauno. Selain itu, ada juga anggota-anggota GPST yang berasal dari pegawai negeri ( A. Rombot, pegawai Kantor PU Poso, Pak N. Sigilipu seorang Kepala Distrik, dll). Diantaranya ada yang guru antara lain Pak Sius Tobogu, Pak N. Pelima, Pak A. Badjadji. Ada juga tentara seperti Pak Masialo Tonigi, pak Mogadi. Ada Pendeta seperti Pak Pdt Mogente Awusi yang saat itu menjadi Pendeta Klasis merangkap Kepala Sekolah serta masyarakat sipil seperti Pak Tangkuka ” Tinggi” SumbaEnto dll .
Salah satu komandan pasukan yang cukup terkenal adalah Pak Herman Parimo bersama saudaranya Pak Alex Parimo.

Kekuatan Permesta di Poso terpusat dibeberapa tempat seperti di; Kolonodale, Pendolo, Tentena, Kasiguncu, Poso, Uekuli, dan Ampana. Kekuatan tentara Permesta di Poso sekitar 900 personil dibawah pimpinan Mayor Palar. Mayor Palar sendiri di bantu oleh Mayor Gerungan yang bermarkas di daerah Palu dengan sekitar 800 tentara.

Mayor Gerungan inilah yang kemudian terdesak oleh pasukan TNI dan melarikan diri ke daerah Rampi, Masamba, Sulawesi Selatan dan bergabung dengan DI/TII.
GPST selain melawan Permesta juga melawan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang beroperasi di wilayah Poso pada tahun 1957-an.
Pasukan GPST yang ada di Tentena pernah melawan DI/TII yang muncul di kampung Bancea.

Usai mengumumkan Siaran Kilat, GPST mengutus beberapa pimpinannya yaitu; Asa Bungkundapu, Herman Parimo, dan Mogadi berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Soekarno. Di Jakarta mereka hanya diterima di Markas Besar Angkatan Darat. Tekad untuk mempertahankan NKRI diterima baik oleh pemerintah. Kehadiran GPST bisa diterima oleh pemerintah pusat.
Gagal bertemu langsung dengan Soekarno, pimpinan GPST berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Jendral Nasution, tetapi juga tidak terkabul, karena Nasution masih sibuk.

Berita Lainnya   Ketua FKUB Sulteng Ingatkan Waspadai Potensi Penyebaran Radikalisme

Dari Jakarta mereka mendapat rekomendasi untuk bertemu dengan Kolonel Maraden Panggabean yang bertugas di Palopo.
Kolonel Panggabean memerintahkan agar partisan GPST mengikuti latihan dasar kemiliteran singkat selama satu bulan.

Pelatihan ini dibawah asuhan Letnan Kolonel Soetadji di Koroncia. Ada sekitar 500 partisan GPST yang dikoordinir oleh Letnan Satu Alex Sutadji (stafnya Panggabean) yang berlatih di Koroncia.
Anggota GPST yang pulang dari latihan militer di Koroncia, sesampai di Kayulangi bersepakat untuk menyerang dan merebut pos Permesta di Pendolo. Dalam waktu singkat Pendolo jatuh ketangan pasukan GPST.

Begitu seterusnya perebutan-perebutan kekuasaan dari tangan Permesta hingga; Tentena, Luwuk Banggai, dan Poso-pun berhasil direbut kembali oleh pemuda-pemuda GPST.

Pada bulan Oktober 1958, beberapa pimpinan GPST antara lain ; Ketua Umum Asa Bungkundapu, Nico Pelima, Herman Parimo, Daniel Dali (seorang anggota polisi) berangkat ke Jakarta didampingi oleh Kapten Frans Karangan dari batalion R yang bermarkas di Palu.
Mereka ke Jakarta untuk melaporkan bahwa praktis wilayah Sulawesi Tengah telah aman dan berhasil menumpas Permesta.

Pemerintah Pusat di Jakarta memberi keputusan bahwa semua anggota GPST diberikan Lencana Penghargaan dan terima kasih dari Pemerintah RI. Kepada partisipan GPST yang berstatus pegawai diberikan kenaikan pangkat setingkat.
Untuk anggota GPST yang mempunyai ijazah SD/SMP dan lulus seleksi diberi kesempatan untuk menjadi anggota TNI.
Yang tidak memiliki ijazah apapun, diberi Lencana Penghargaan dan juga modal kerja untuk memulai pekerjaan di kampung.

Kepada beberapa pimpinan GPST dibuka kesempatan untuk melanjutkan sekolah/kuliah sesuai keinginan dan kemampuannya ke Pulau Jawa (Bandung, Yogjakarta, Malang, dsb. Atau ke universitas/Sekolah Tinggi di kota-kota besar yang ada di Sulawesi seperti Makasar atau Manado.
Juga ada yang diberi kesempatan untuk membuka usaha atau diberi kesempatan memimpin badan usaha milik pemerintah setempat.

EPILOG.
Rupanya, pembagian “rejeki” terbagi secara tidak adil menurut kadar keterlibatan dan medan juang melawan Permesta dan DI/TII. Terjadilah pertikaian interen diantara para pimpinan GPST, yang menjurus pada krisis kepemimpinan.

Salah satu tanda dari krisis kepemimpinan itu adalah miskomunikasi yang berakibat terjadinya “pertempuran” antara pasukan Brawijaya dengan pasukan GPST yang dipimpin oleh Herman Parimo yang baru kembali dari pertempuran di wilayah Bada-Rampi melawan Permesta yang telah bergabung dengan DI/TII.

Berita Lainnya   Sunatan Massal dan Pengobatan Gratis oleh Satgas V Bantuan Ops Madago Raya 2021 di Lore Peore

Pasukan Brawijaya ketika itu diperintahkan untuk melucuti senjata yang dikuasai oleh Pasukan GPST, alasan melucuti adalah sesuai Perjanjian Koroncia. Dalam salah satu point perjanjian di Koroncia dimaknai bahwa peralataan senjata yang dipinjamkan oleh TNI kepada pasukan/partisan GPST segera dikembalikan jika “perjuangan” menumpas Permesta telah usai.

Di Tentena, karena miskomunikasi dengan pimpinan GPST yang berada di Poso, maka Herman Parimo menolak dilucuti dan memilih “bertempur” melawan pasukan Brawijaya. Dalam pertempuran tersebut 12 tentara TNI Brawijaya tewas.
Menyikapi situasi tersebut, Pasukan Brawijaya yang berada di Poso langsung melakukan aksi penangkapan terhadap beberapa tokoh yang dianggap bertanggung jawab sebagai pimpinan GPST, para pimpinan ini di tahan di Markas Kodim Poso dan Asrama Tentara di Kawua.

Dan seluruh pasukan Brawijaya di pedalaman di tarik ke Kota Poso, karena beredar isu akan adanya serangan lanjutan dari GPST ke Kota Poso untuk melepaskan para pimpinan GPST yang jadi tahanan.

Selanjutnya, terjadilah insiden pembunuhan terhadap ke 11 pimpinan GPST yang jadi tahanan ketika itu. Mereka di bunuh secara keji dan jenazah mereka dibuang di sekitar “ Buyu Mpoa “ kilometer 22, antara Kampung Pandiri dan Tampe Madoro. Prihatin.

Dalam suatu kesempatan berkunjung dan mengikuti program pelatihan dan live-in (sekitar 1994) di Kota kecil OEGSTGEEST di pinggiran Kota Leiden, Belanda, Ngkai sempat melihat dan membaca beberapa dokumen yang berhubungan dengan GPST dan PERMESTA di Tana Poso di Perpustakaan milik NHK (Nederlandse Hervormde Kerk).

Di perpustakaan ini juga bisa diketemukan dokumentasi dan foto-foto mengenai insiden pembunuhan 11 Tokoh GPST, termasuk otopsi terhadap 11 jenazah korban.
Beberapa dokumen penting tersebut sempat saya foto-copy, namun semuanya musnah ketika terjadi kerusuhan di Poso di penghujung tahun 1998.

(Tulisan ini masih perlu diklarifikasi dan disempurnakan).

Opini Anda

Selengkapnya

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close