Polhukam

Tersangka Dugaan Korupsi KESRAMAS Pemkab Poso Segera Dilimpahkan di Pengadilan TIPIKOR Palu

POSOLINE.COM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso melakukan penahanan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020,

Penahanan terhadap WNL (39) kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, L.B Hamka, S.H, M.H berdasarkan pada surat keputusan Nomor PRINT-513/P.2.1.3/Ft.1/10/2012, berupa penahanan tingkat penuntutan.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 1 Januari s/d 31 Agustus 2020, Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Nomor N700/0163/RHS/INSPEKTORAT/2021 tanggal 28 Juni 2021 terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 268.642.587,” sebut Kajari Poso, L. B Hamka, saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Poso, Rabu, 06/10-21.

Hari ini katanya, Rabu tanggal 06 Oktober 2021, terkait pelaksanaan tahap II berupa penyerahan tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti, dari tim Penyidik seksi Pidana Khusus Kejari Poso ke tim Penuntut Umum seksi Pidana Khusus Kejari Poso.

Pada tahap II ini, selain penyerahan tersangka dan barang bukti, JPU juga melakukan penahanan tersangka berdasarkan pada surat keputusan Nomor : PRINT – 513/P.2.1.3/Ft.1/10/2012, berupa penahanan tingkat penuntutan.

Dari penahanan tersangka kata Hamka, penyidik kenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Selanjutnya dalam waktu dekat, berkas perkara akan segera kami limpahkan ke pengadilan Negeri TIPIKOR di Palu,” ungkapnya. Terhitung hari ini, sampai 20 hari ke depan menjalani penahanan sementara di Rutan Poso, sambil menunggu pelimpahan berkas. SON

Opini Anda

Berita Lainnya   Ketua KPU Poso Berharap Debat Terbuka Bisa Memberi Edukasi Politik Santun
Selengkapnya

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close