POSOLINE.COM- Sukses pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara luas, politisasi Sara, Money politik dan penyebaran berita bohong (hoax), merupakan musuh bersama yang harus dilawan, karena merupakan kejahatan dalam demokrasi.
” Jika pelaksanaan deklarasi merupakan salah satu strategi Bawaslu untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat bisa secara rela mau dan ikut dalam pengawasan partisipatif,” ungkap Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sambutannya pada acara Deklarasi Launching Kampung Tolak Money Politik, Isu Sara dan Berita Hoax, di Lapangan Maroso Poso, Sabtu, 08 Februari 2020.
Komisioner Bawaslu RI itu juga mengatakan, setiap kali penyelenggaraan Pilkada, ada bebeberapa daerah masuk dalam catatan yang rawan money politik, hal ini menjadi memotivator untuk berdiri dan berkomitmen dalam menyetarakan, tanpa membedahkan semua kandidat. “Tentunya kami dari Bawaslu RI sangat mendukung kegiatan ini karena merupakan komitmen moral yang harus diapresiasi,” jelas Ratna.
Istri dari Perwakilan Ombusdman untuk Sulteng juga menjelaskan, berdasarkan data Bawaslu RI, angka tertinggi yang melakukan pelanggaran dalam pesta demokrasi kebanyakan dari masyarakat, sehingga masyarakat harus dijadikan sasaran pendidikan politik.
” Maka kegiatan deklarasi ini adalah salah satu strategi Bawaslu untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat yang kemudian secara suka rela mau ikut didalam kegaiatan pengawasan paritisipatif,” tegasnya.
“Kalau masyarakat sudah cerdas, dan paham betul posisi strategi sebagai pemilih kedaulatan, berharap pelanggaran itu tidak akan terjadi, karena objeknya ini adalah masyarakat,” ungkapnya.
Ratna menyampaikan serta mengambarkan, berdasarkan data deteksi dini yang dilakukan oleh Bawaslu RI, dari 270 daerah pemilihan, ada 230 potensi petahana yang akan ikut di Pilkada 2020.
Dimana Bawaslu mengambil sikap inisiatif agar kekhawatiran-khawatiran soal netralitas ASN pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan kontestasi, misalnya soal pergantian pejabat kemudian penggunaan fasilitas negara, mobilisasi birokrasi itu bisa dicegah antisipasi dan ketika ada pelanggaran akan diproses dan diberikan sanksi.
Sementara Ketua Bawaslu Poso, Abdul Malik Saleh dalam sambutanya mengatakan, bahwa pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang, merupakan agenda nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota.
” Bawaslu Kabupaten Poso, berkomitmen untuk menjadikan Pilkada mendatang yang berintegritas,” ujar Malik Saleh dalam sambutannya.
Dalam kesempatan, delapan Partai Politik diberi kesempatan memberi orasi politiknya, semua bersepakat untuk menolak money politik, agar Pilkada di Kabupaten Poso benar- benar berkualitas.
Dalam giat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Poso, ditandai pelepasan balon gas diudara, bertanda Menolak Politik uang, penyebaran berita bohong, polirisasi isu sara, agar pelaksanaan Pilkada Poso, sepakat dan bertekad melahirkan Pilkada yang berkualitas.
Turut hadir dalam giat itu, Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo, Perwakilan Ombusdman Sulteng, Sofyan Farid Lembah, Wakil Bupati Poso, T. Samsuri, Rektor Umsimar Poso Suwardi Pantih, Kabang Kesbangpol Kabupaten Poso, Ari Pamungkas dan perwakilan dari partai politik. SON
Opini Anda