𝗣𝗢𝗦𝗢𝗟𝗜𝗡𝗘.𝗖𝗢𝗠- Ketua Fraksi Golkar Sahir Sampeali menyayangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso harus meminjam Rp 120 miliar, dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sebuah Rumah Sakit (RS) di Poso.
Sahir didampingi Sekretaris Fraksi, Makmur Lapido dan anggota Darmawan Lyanto menilai langkah peminjaman dana tersebut terkesan sangat terburu-buru dan tidak didukung perencanaan yang matang dan sangat membebani pos PAD.
Ia juga mengatakan, kalau pemkab serius dan matang untuk pembangunan sebuah rumah sakit tanpa meminjam bisa dibangun. “Uang bayar bunga tahun pertama dan kedua sudah terkumpul 32 miliar,” jelas Sahir.
Dalam hitung-hitungan kenapa Fraksi Golkar menolak, jika dirinci, pengembalian tahun 2023 sebesar Rp 4,2 milyar, tahun 2024 sebesar Rp 28,5 milyar, berarti dua tahun pembayaran bunganya saja sudah 32 miliar.
Disisi lain katanya, didalam RPJMD tertuang ada program strategis, Bupati pernah menjanjikan bahwa pembangunan rumah sakit yang dimaksud adalah pembangunan rumah sakit Pratama wilayah Lore dan bukan di wilayah Kota Poso.
Selain itu dia mempertanyakan apakah rencana pembangunan rumah sakit baru akan memenuhi keadilan pelayanan seluruh masyarakat Kabupaten Poso?.
“Ternyata tidak, karena semegah bahkan setara apapun rumah sakit tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari kota Poso seperti masyarakat Lore,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, terkait arahan dari BPKP Sulawesi Tengah, terlebih dahulu dilakukan kajian antara legislatif dan eksekutif yang melibatkan Ahli Ekonomi terhadap dampak dari pinjaman tersebut.
Kata Sahir, BPKP juga menyarankan idealnya jangka waktu peminjaman tidak melewati periodesasi bupati sampai tahun 2024.
Apalagi kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman sangat mengkhawatirkan dengan melihat realisasi PAD tiap tahunnya. 𝐒𝐎𝐍
Opini Anda