POSOLINE.COM- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II Tahun anggaran 2019, pada Entitas Se- Provinsi Sulteng, dari hasil penilain Kabupaten Poso cukup baik dalam tata penggelolah dalam penggunaan APBD.
“ Mengingat DPRD berfungsi dalam pengawasan keuangan daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah, DPRD Kabupaten Poso secara maksimal akan mengoptimalkan kerja sama yang baik, dengan harapan opini WTP tetap dipertahankan,” sebut Ketua DPRD Sesi KD Mapeda yang mendampingi Bupati Darmin Sigilipu saat menerima hasil pemeriksaan LHPK dan DTT dari BPK RI Perwakilan Sulteng.
Sementara Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso harus menyelesaikan dalam waktu 60 hari (2 bulan) terkait dua mandat yang direkomendasi oleh BPK perwakilan Sulteng untuk ditindak-lanjut.
“ Intinya Pemerintah Kabupaten Poso siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai persiapan juga dalam menghadapi pemeriksaan APBD Tahun 2019 yang rencananya akan dimulai pada awal bulan Februari 2020 mendatang,” kata Darmin Sigilipu setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK ) dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2019, di Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan BPK RI Sulteng di Palu, Senin 13/01/ 2020.
Dari hasil pemeriksaan itu kata Bupati Poso, untuk mempertahankan opini WTP, Pemkab Poso bersama jajarannya akan terus berupaya secara maksimal bekerja terkait tata kelolah keuangan dan asset daerah serta memperbaiki System Pengendalian Intern (SPI).
“ Dari hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil kinerja, Pemerintah Kabupaten Poso akan mengevaluasi kembali hasil dari BPK, pada dasarnya tentang perbaikan pelaksanaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah secara umum,” jelasnya.
Dirinya juga meminta, agar semua jajaran di pemerintahannya sampai ditingkat lurah atau desa untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait untuk menghadapi pemeriksaan di awal Februari 2020 yang akan datang.
Hal ini ditegaskan Bupati Darmin, dirinya bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, untuk kelanjutan pembangunan, pelayanan publik serta pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten
Hal ini tentu bisa terwujud apabila ada kerjasama semua pihak pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Poso, dan kepada semua pihak agar senatiasa berupaya untuk menjadikan kabupaten ini untuk lebih maju.
Sumber : (PPID Poso)
Editor : Simson Towengke
Opini Anda