BPKP Sulteng
-
Daerah
RSUD Kolonodale Pertama di Sulteng Terapkan Forsa BLUD
πππππ- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara (Morut), pertama di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menerapkan aplikasi Transformasi Sistim Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (Forsa BLUD) . Aplikasi ini sangat strategis memberikan kemudahan bagi setiap RSUD untuk melaporkan pengelolaan keuangannya. Dilansir dari laman perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulteng, Senin (03/07-23) tengah mendampingi RSUD Kolonodale di…
Baca selengkapnya Β» -
Daerah
BPKP Sulteng Goes To Campus, Pembuka UIN Dato Karama Palu
ππππ- Menyemarakkan HUT ke-40 BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan βBPKP Goes to Campusβ mengusung tema βKolaborasi Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu menjadi pembuka tur BPKP Goes to Campus kali ini . Bertempat di Aula Fakultas Dakwah UIN Dato Karama Palu sebanyak kurang lebih 100 mahasiswa-mahasiswi terlihat antusias mengikuti kuliah umum ini, Selasa (09/05-23).…
Baca selengkapnya Β» -
Ekonomi
Rp 445 Miliar Penganggaran Tidak Efektif di Pemprov Sulteng, Poso dan Parimo
π£π’π¦π’πππ‘π.ππ’π - Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Raden Suhartono mengatakan, masih terdapat kondisi perencanaan dan penganggaran yang kurang efektif dan efisien sebesar 26,23% atau sejumlah Rp18,30 Triliun pada Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia Hal itu disampaikan Raden Suhartono selaku Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Universitas Tadulako, Pemkot…
Baca selengkapnya Β» -
Daerah
BPKP Sulteng Temukan Rp 445 Miliar Hasil Perencanaan dan Penganggaran Tidak Efektif dan Efisien
π£π’π¦π’πππ‘π.ππ’π - Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Raden Suhartono mengatakan, masih terdapat kondisi perencanaan dan penganggaran yang kurang efektif dan efisien sebesar 26,23% atau sejumlah Rp18,30 Triliun pada Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia Hal itu disampaikan Raden Suhartono selaku Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Universitas Tadulako, Pemkot…
Baca selengkapnya Β»