POSOLINE.COM- Ribuan warga muslim melakukan aksi mengecam agresi Israel, aksi ini tergabung dalam Solidaritas Umat Islam Bela Palestina Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu 19/05-21) sekitar pukul 14.00 WITA. Aksi damai mengutuk agresi militer Israel ke Palestina, seruan solidaritas ini dimulai dari Jam Kota, depan kantor Bupati dan di kantor DPRD Poso.
Di halaman Kantor Bupati, Wakil Bupati Yasin Mangun mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menerima semua aspirasi dari seluruh warga Kabupaten Poso dan akan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Pada dasarnya kami terima semua aspirasi baik dari umat muslim dan umat lainnya. Namun hal ini jangan mengorbankan kabupaten Poso, Kami minta selalu jaga harmonisasi dan kebersamaan dalam perbedaan untuk Poso ke depan,” teriaknya.
Pada kesempatan itu juga Wabup menyatakan jika dirinya yang saat itu telah mengenakan syal ciri khas Palestina itu mengatakan jika dia saat ini telah bersama dengan Palestina.
“Pemkab Poso berpendirian sama dengan pemerintah RI, yaitu mengutuk dan mengecam agresi militer Israel ke tanah Palestina. Serta mendesak Dewan Kehormatan PBB agar secepatnya mengadakan rapat dan mengeluarkan rekomendasi mengakui adanya negara Palestina,” tegas Yasin.
Sebelum melanjutkan aksi damai mereka ke gedung DPRD Kabupaten Poso, Sugianto Kaimudin yang merupakan salah satu dari orator aksi Bela Palestina tersebut meminta koordinator umum membacakan 5 butir tuntutan Solidaritas umat Islam Poso bela Palestina sebelum diserahkan kepada Wabub Yasin.
Intinya dari kelima butir tuntutan tersebut adalah, umat Islam Poso mengutuk dengan keras segala bentuk kekerasan, penyerangan dan pembunuhan warga sipil di Palestina.
Serta mendukung secara terbuka Kemerdekaan Palestina. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap mendukung dan keberpihakan atas Palestina melalui media televisi nasional.
Pemkab Poso diharapkan mengeluarkan penyataan sikap mengecam agresi militer Israel ke Palestina dan DPRD Poso harus menunjuk beberapa perwakilan untuk mengawal tuntutan ini agar sampai ke presiden. RD
Opini Anda