𝗣𝗢𝗦𝗢𝗟𝗜𝗡𝗘.𝗖𝗢𝗠- Pembahasan rencana Pemerintah Kabupaten Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah yang akan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.120 Miliar untuk pembangunan Rumah Sakit baru.
Persetujuan akhirnya berakhir lewat voting melalui paripurna DPRD Poso yang digelar Senin (22/08-22).
Voting terpaksa dilakukan karena sejumlah legislator yang dipelopori Fraksi PKS dan Golkar menolak rencana hutang Pemkab Poso itu.
Dalam voting tersebut, dari 30 anggota DPRD Poso, 17 anggota menyetujui, 9 menolak dan 4 anggota tidak hadir. Artinya DPRD meloloskan rencana Pemkab Poso meminjam uang.
Setelah hasil voting dilakukan, dihadapan wartawan Anggota DPRD Poso Muh Yusuf mengatakan, rapat pengambilan keputusan terkait dengan setuju atau tidak rencana pinjaman daerah Rp.120 miliar dana PEN Non Reguler yang bersumber dari PT. SMI atas persetujuan Kementrian Keuangan itu, berakhir lewat voting.
Politisi PKS yang dari awal paling getol menolak rencana pinjaman itu mengaku, jika Rp.120 miliar yang akan dipinjam itu hanya untuk satu item pembangunan Rumah Sakit Baru.
“Kenapa kami menolak, alasannya yang pertama bahwa ketika Pemkab ingin pinjaman daerah dalam peraturan pemerintah, pinjaman jangka menengah, jangka panjang maka wajib melalui persetujuan DPRD,” urainya menambahkan.
Yang kedua, harusnya Pemda sebelum mengajukan pinjaman harus dibahas jauh hari sebelumnya dengan DPRD.
“Ini juga saran BPKP untuk mengkaji dan melibatkan ahli ekonomi dan DPRD sebelum melakukan pinjaman,” jelas Yusuf
“Kenapa kami menolak, karena belum ada kajian ekonomi itu, terlepas dari itu kami punya kajian bahwa pinjaman ini akan membebankan masyarakat Poso,” ungkap Yusuf lagi.
Sebab, rencana pinjaman Rp.120 miliar akan dibayarkan tahun 2023 sampai 2028. Cara pembayaran dilakukan lewat PAD yang bersumber dari pajak masyarakat.
Sementara diketahui, Poso tidak punya PAD yang cukup menjamin seperti di Kabupaten Morowali Utara yang disokong investasi perusahaan tambang.
“Sementara kita di Poso tidak punya sumber PAD yang mencukupi, artinya masyarakat juga yang dicekik nantinya karena hutang itu dibayar sampai tahun 2028,” bebernya.
Apalagi situasi daerah menghadapi Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran hampir Rp 90 Miliar untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Jika pinjaman ini terealisasi, kita akan mendapatkan ekonomi daerah di tahun 2024 akan semakin sulit, karena APBD kita akan habis untuk bayar hutang, sehingga kita tidak bisa bangun Poso,” jelas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan jika dalam PPAS Pemda Poso jika pembangunan rumah sakit baru di Kota Poso bukan prioritas, itu juga tidak ada usulan lewat Musrenbang. (metsul)
Opini Anda