POSOLINE.COM- Seminar Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Partisipatif yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud,MD, didampingi Menteri Agama RI Fachrul Razi dan Menteri luar negeri Retno Marsudi bersama Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.
Menariknya dari seminar itu, juga diagendakan penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2019 bagi kabupaten berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ombusdman RI.
Dari hasil itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso memperoleh nilai sebesar 95,95 dengan 64 jumlah produk layanan seperti yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian.
Sementara Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan bahwa penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 pemerintah kabupaten (Pemkab) ini menunjukkan 33,02% atau 71 pemkab yang baru masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dan salah satunya adalah Kabupaten Poso yang berhasil menempati urutan ke-7 dengan perolehan nilai hampir mencapai 100 di tingkat nasional.
“Penilaian serta pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini dilakukan sejalan dengan PP nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2015-2019, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mematuhi UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public” jelasnya.
Menurutnya, survey kepatuhan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan mal administrasi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.
Diketahui, dari survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan di 4 kementrian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota serta 215 pemerintah kabupaten.
Dari data tersebut, Kabupaten Poso termasuk dari 215 Kabupaten diseluruh Indonesia masuk dalam penilaian, merupakan salah satu kabupaten yang menerima penganugrahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik terbaik di Sulawesi Tengah Sulteng) di tahun 2019.
Sehingga penilaian terbaik itu atas kepatuhan standar Kabupaten Poso, sangat layak menerima penghargaan yang diberikan oleh salah-satu anggota Ombudsman Alamsyah Saragih kepada Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu atas penganugerahan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) terbaik di Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 di Grand Baliroom JS. Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu, 27/11/2019.
Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menyebutkan, penghargaan ini merupakan penghargaan yang baru pertama kali diterima oleh Kabupaten Poso, sehingga kita patut berbangga karena selain bisa memperoleh penghargaan ini.
” Prestasi besar juga ditorehkan sekaligus dimana Kabupaten Poso berhasil masuk dalam 10 besar tertinggi untuk Pemerintah Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia” jelasnya.
“Apa yang kita dapatkan ini merupakan hasil kerja keras kita semua, secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, saya menyampikan apresiasi kepada seluruh jaringan pelayanan publik di Kabupaten Poso atas kepatuhan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Darmin Sigilipu.
Darmin Sigilipu yang didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekab) Poso, Yan Edward Guluda dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten juga menyampaikan, khususnya seluruh OPD dilingkungan Pemkab Poso, semoga kinerja yang baik ini terus ditingkatkan dan dipertahankan. (Gita/Rus)
Editor : Simson Towengke
Opini Anda