POSO β Guna memastikan pelayanan masyarakat berjalan transparan dan akuntabel, Polres Poso menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Andi Sappa Sudirman, Rabu (4/3/2026). Forum ini difokuskan pada peninjauan kembali standar pelayanan publik agar tetap relevan dan optilmal di tahun 2026
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dibuka oleh Wakapolres Poso, KOMPOL Suriadi, S.H., M.M., mewakili Kapolres Poso. Acara ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari akademisi FH Unsimar Poso, perwakilan Samsat, tokoh agama, pelaku usaha, LSM, hingga insan pers.
Sebelum memasuki sesi diskusi, para undangan diajak melakukan peninjauan langsung (uji petik) ke berbagai titik layanan utama di Mapolres Poso, antara lain:
- Gedung SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
- Layanan SIM (Satpas)
- Layanan SKCK
- Ruang Pelayanan Reskrim
Dalam peninjauan tersebut, masing-masing penanggung jawab fungsi memberikan paparan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini berlaku kepada para peserta forum.
Dalam sambutan tertulis Kapolres yang dibacakan oleh KOMPOL Suriadi, ditegaskan bahwa FKP merupakan agenda rutin sebagai bentuk komitmen Polri untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Masukan, kritik, maupun saran dari para pemangku kepentingan sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan Polres Poso,” ujar Wakapolres.
Sesi diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta memberikan catatan terkait efisiensi waktu pelayanan dan fasilitas pendukung bagi masyarakat. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan koreksi dan introspeksi internal.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan instansi dan tokoh masyarakat yang hadir. Hal ini menjadi bukti legalitas dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
Kegiatan berakhir pada pukul 11.15 WITA dengan situasi yang aman dan kondusif. Melalui evaluasi ini, Polres Poso menargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat secara signifikan pada tahun 2026 melalui pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel. **
Opini Anda