POSOLINE.COM- Untuk melawan ketidakadilan, puluhan perempuan di Poso terhimpun, mereka menamakan dirinya Aliansi Solidaritas Perempuan, bersuara untuk meraih sebuah kedaulatan.
Aksi damai yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok dengan melibatkan puluhan peserta perempuan dari berbagai kecamatan se- kabupaten Poso tersebut, diinisiasi langsung oleh Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso .
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari di aula RM. Citra, Kelurahan Moengko, Selasa, 10/12/2019, para peserta secara terbuka menyuarakan seluruh unek-unek, mulai dari isu lingkungan, sosial, hingga permasalahan hukum yang ada ditengah masyarakat.
Untuk menyikapi serta menjawab kelurahan, pihak Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso ikut menghadirkan anggota DPRD Poso, Dinas Pemberdayaan Perempuan Poso serta organisasi Wahana Lingkungan Hidup Inonesia (WALHI).
Direktur Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah dalam keterangan persnya usai kegiatan mengatakan, diskusi tersebut dilakukan untuk menyuarakan, menampung dan sekaligus mencari solusi aspirasi dari kaum perempuan Poso .
Diharapkannya, melalui kegiatan tersebut,seluruh keluhan warga, khususnya kaum perempuan Poso yang selama ini mereka pendam bisa terungkap semua, untuk selanjutnya dicari cara terbaik dalam menyelesaikannya.
‘’Melalui kegiatan ini akhirnya semua terungkap,ternyata masih banyak persoalan yang masih muncul ditengah masyarakat, kita berharap apa yang kita suarakan hari ini dalam waktu dekat semua bisa kita tuntaskan, apalagi didengarkan oleh anggota DPRD, Pemkab dan Walhi,’’ harap Evani.
Eva menjelaskan, dalam kegiatan tersebut dicontohkan sejumlah masalah seperti sengketa lahan antara PT. Poso Energy dengan warga Trans Madoro, Kecamatan Pamona Timur, keluhan warga Kecamatan Pamona Puselemba terkait pembongkaran jembatan Yondo Mpamona oleh Pemda Poso serta Keluhan warga Desa Tampemadoro terkait limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan PT. Poso Energy dan PT. Arcora.
Diakuinya, seluruh keluhan atau suara perempuan tersebut tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, melainkan tanggungjawab bersama baik DPRD ataupun Pemda Poso.
‘’ Inilah sebagian kecil dari suara para perempuan yang ada di Poso,masih banyak persoalan lain yang terungkap,termasuk persoalan hokum yang oleh masyarakat atau kaum perempuan merasa belum diperlakukan adil,’’ jelas Evani.
Pihak Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, menjelaskan selain merayakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka peringati 29 tahun solidaritas perempuan tahun 2019.
Sumber : Ancu
Editor : Simson Towengke
Opini Anda