MORUT– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) menyatakan dukungan penuh terhadap agenda eksplorasi lanjutan minyak dan gas (migas) oleh SKK Migas Pertamina EP, namun menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus memberikan nilai tambah nyata bagi daerah.
Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, saat membuka Sosialisasi Survei Seismik 2D dan 3D Tedong SKK Migas Pertamina EP Wilayah Kerja Matindok di Ruang Rapat Sekda, Senin (24/11/2025).
“Eksplorasi migas harus menjadi nilai tambah nyata bagi Morowali Utara, bukan hanya di atas kertas. Kita berharap ada peningkatan PAD, pembukaan lapangan kerja, dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Delis.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal dari proses eksplorasi lanjutan migas di dua kecamatan, yakni Bungku Utara dan Mamosalato, yang sebelumnya telah menunjukkan potensi cadangan gas.
Vice President Pertamina EP menjelaskan bahwa survei seismik dilakukan untuk memastikan ketahanan cadangan gas serta menentukan potensi produksi jangka panjang.
“Pengeboran awal sudah dilakukan, namun survei lanjutan ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan lamanya cadangan yang tersedia,” ujarnya.
Manajer Formalitas dan Komunikasi Pertamina SKK Migas Perwakilan Kalimantan – Sulawesi, Faisal Abdi, menambahkan bahwa survei lanjutan ini diharapkan mampu memetakan program pengeboran berikutnya dan membuka peluang penemuan cadangan baru.
Transparansi dan Pengawalan DPD RI
Menanggapi dukungan ini, Bupati Delis juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat demi kelancaran seluruh proses survei.
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah, Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt, yang hadir dalam acara tersebut, meminta agar manfaat eksplorasi migas dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan.
“Setiap proses eksplorasi harus transparan, berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dan perusahaan wajib memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan,” ujar Febriyanthi, yang juga berjanji DPD RI akan mengawal agenda ini.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Wakapolres Morut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Krispen Hebret Masu, S.STP., M.Si, Wakil Danramil, Wakil Kajari, sejumlah pimpinan OPD, serta Camat Bungku Utara dan Camat Mamosalato. MCDD
Opini Anda