JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) RI tengah mengakselerasi program strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan perbaikan sistem bantuan sosial (Bansos). Hal ini terungkap dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Bapak Agus Jabo Priyono, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (29/10-25).
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi KD Mapeda, yang turut membahas kesiapan implementasi program di tingkat lokal.
Fokus Utama: Percepatan Sekolah Rakyat Gratis APBN
Topik utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan Program Sekolah Rakyat. Audiensi ini membahas progres dan kesiapan masing-masing daerah, terutama terkait pemenuhan persyaratan pendirian program tersebut.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan, operasional, dan seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, baik untuk sekolah rintisan maupun permanen, akan ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pemerintah Pusat.
“Tujuan utama program Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, serta membekali mereka dengan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian,” jelas Wamen Sosial.
Wakil Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, menyoroti pentingnya program ini untuk Kabupaten Poso dan meminta dukungan penuh Kemensos agar daerah dapat segera memenuhi semua persyaratan.
“Kami dari daerah sangat mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini karena sangat vital untuk menjamin hak pendidikan anak-anak kurang mampu. Kami berkomitmen untuk mempercepat persiapan di daerah agar pembangunan sekolah bisa segera direalisasikan dan dimanfaatkan,” ujar Sesi KD Mapeda.
Selain itu kata Sesi, pembenahan Bansos dan Partisipasi Publik Lewat Aplikasi Selain Sekolah Rakyat, agenda audiensi juga menyoroti pembenahan berbagai program bantuan sosial. Kemensos berkomitmen memastikan bahwa pemberian Bansos dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.
Menurutnya, upaya perbaikan ini akan didukung oleh implementasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) atau sistem satu data. Data tunggal yang terus diperbarui keakuratannya ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketidakakuratan atau “semrawutnya” pemberian Bansos di berbagai daerah.
Ia juga mengatakan, untuk menjamin transparansi, masyarakat kini dapat memantau data penerima Bansos secara mandiri melalui Aplikasi CEK BANSOS. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan sanggahan (keberatan) maupun usulan terhadap data penerima Bansos, menjadi langkah konkret pemerintah dalam melibatkan partisipasi publik. SON
Opini Anda