POSOLINE.COM- Sebagai bentuk keseriusan kerja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, membuat pihak Ombudsman RI tertarik untuk memberikan penghargaan tertinggi bagi Pemkab Poso.
Seperti yang disampaikan Kepada Dinas (Kadis) Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Atmajaya Mardjun, sebagaimana undangan yang disampaikan pihak Ombudsman Republik Indonesia, pada tanggal 27 novemebr 2019 pekan depan, Pemkab Poso melalui Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu akan menerima penghargaan Penganugerahan Predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.
“Penganugerahan ini merupakan sebuah prestasi pemerintah daerah Kabupaten Poso di bawah kepemimpinan Bupati Poso, Darmin Sigilipu. Penyerahan penganugerahan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 mendatang, dimana penyerahan akan dilaksanakan di grand Baliroom JS Luwansa Hotel Jakarta, beralamat jalan HR.Rasuna Said Kav C-22 12940 Indonesia,” ungkap Atmajaya (Sabtu 16/11/2019) akhir pekan lalu.
Lebih jauh kata Atmajaya, Penganugrahan ini merupakan prestasi, karena Kabupaten Poso menjadi yang terbaik dalam hal pelayanan public untuk wilayah Sulawesi Tengah. Pada evaluasi awal kata Atmajaya, Pemkab Poso berada dalam zona merah terkait pelayanan publik.
Namun hanya dalam relatif singkat, dengan segala arahan bupati Poso semua dapat diperbaiki hingga mencapai zona hijau atau nilai tertinggi dalam pelaksanaan pelayanan public. “Inilah buktinya kita akhirnya di undang oleg pihak Ombudsman RI untuk mendapat penghargaan sebagai yang terbaik dalam hal pelayanan public di Sulawesi Tengah,” jelas mantan Kadis Pendapatan itu.
Selain mendapat penghargaan Penganugerahan Predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2019, ternyata potensi wisata yang ada di wilayah kabupaten Poso juga dilirik oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, sebagai salah satu kabupaten yang dikaji dengan peluang pariwisata, khususnya pariwisata akan danau Posonya.
Dikatakan Atmajaya, Kabupaten Poso merupakan Daerah yang masuk dalam 18 daerah yang ada di 34 Provinsi seluruh Indonesia yang di undang pihak BKPM RI untuk mengikuti Workshop Finalisasi Hasil Peta Potensi dan Peluang lnvestasi Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dimana kegiatan Workshop Finalisasi Hasil Peta Potensi dan Peluang lnvestasi Daerah Tahun Anggaran 2019 ini, telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 lalu dan bertempat Ruang Rapat Nusantara, Gedung Suhartoyo Lantai 1, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“kita berharap, dengan ke ikut sertaan kabupaten Poso pada kegiatan tersebut, potensi pariwisata kita akan semakin maju dan mampu memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat Poso itu sendiri,” jelasnya. SYM
Editor : Simson Towengke
Opini Anda