POSOline- Terkait dengan upaya pengoptimalan dan pengefektifan pelaksanaan APBD di tahun berikutnya, Ia juga menambahkan bahwa Komisi I merekomendasikan agar peran dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan internal Pemda agar mendapat perhatian lebih.
Penguatan terhadap Inspektorat dapat dilakukan baik dari aspek kelembagaan (Menyangkut soal sumber daya tenaga-tenaga) maupun dari aspek ketersediaan dana guna mendukung kegiatan-kegiatan pengawasan menjadi salah satu factor yang dapat memperbaiki system pengendalian internal (SPI).
Hal tersebut diungkapkan oleh Herlina Lawodi, ST saat menyampaikan Laporan Komisi I tentang hasil pembahasasan mengatakan bahwa pada umumnya program kegiatan yang direncanakan dalam APBD TA 2018 dengan capaian serapan anggaran rata-rata di atas angka 98%.
“Dari sisi kwantitas, Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan harapan setiap output dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat serta dampak bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Poso” ungkap Herlina.
Sedangkan dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi II yang diketuai oleh Iskandar Lamuka memberikan apresiasi kepada sebagian OPD yang mampu mencapai target pendapatan daerah bahkan beberapa diantaranya terlampaui seperti Dinas Perhubungan 116,20%, Dinas Kominfo & Persandian 130,26%, Dinas Pertanian 107,51%, Badan Keuangan dan Aset Daerah (PAD 136,77%, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 98,74%).
Sekalipun melampaui target, sesuai dengan pendalaman Komisi II yang dibacakan oleh Yus Ama mengatakan bahwa beberapa OPD masih perlu meningkatkan target pendapatan karena potensi yang dimiliki masih lebih besar jika kepala OPD memiliki kemauan yang kuat serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sama hanya pandangan dari I Ketut Suano yang membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi III yang diketuai oleh Syarifudin Odjobolo menyampaikan apresiasi yang diberikan kepada OPD Bappelitbangda yang mampu melakukan pelampauan target PAD dengan realisasi pencapaian hingga 130, 77%.
Ia juga mengapresiasi atas kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan prestasi terbaik pertama se-Provinsi Sulawesi Tengah dan terbaik ke-empat secara nasional. Dalam laporan yang Ia bacakan menerangkan bahwa Komisi III pun merekomendasi agar terus meningkatkan koordinasi dengan OPD Dinas Pendapatan dan OPD penerima target PAD untuk saling bertukar informasi untuk selanjutnya dapat melahirkan inovasi baru guna pencapaian 11% PAD dari besaran APBD setiap tahun.
Untuk Dinas PUPR, Komisi III memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena mampu melampaui target PAD sebesar 100,07% dengan rekomendasi agar dinas ini mampu melakukan inovasi-inovasi baru lagi untuk dapat meningkatkan PAD sehingga Kabupaten Poso sekiranya dapat meraih posisi ideal yaitu PAD sebesar 11% dari APBD tahun pelaksanaan.
Wakil Bupati Poso Samsuri mengatakan saat ditemui usai Sidang Paripurna Jumat 21-06/19 memberikan mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Eksekutif dan Legislatif dimana dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, DPRD Kabupaten Poso selalu mengawal dan memberikan sumbang usul saran berupa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan guna perubahan Kabupaten Poso yang lebih baik lagi.
“Kami merasa didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak terlebih khusus dari pihak legislative yang selalu memberikan pengawasan serta menyatakan pendapatnya yang juga disertai dengan rekomendasi penyelesaian” ujar Samsuri.*
Opini Anda