Bupati Poso Hadiri Seminar Perempuan Antikorupsi KPK di Yogyakarta

Jogyakarta – Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, menghadiri Seminar Perempuan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Aula Pracimasana, Gedung Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (8/12/2025).

Seminar yang merupakan rangkaian Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ini mengangkat tema “Integritas Perempuan sebagai Penyelenggara Negara Melawan Korupsi.” Kegiatan ini dihadiri oleh penyelenggara negara perempuan dari berbagai tingkatan, termasuk Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati se-Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam sambutannya menekankan bahwa integritas bukanlah hal yang otomatis melekat pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Hal ini disampaikannya menyusul maraknya kasus korupsi yang turut menyeret sejumlah perempuan.

Menurut Menteri Arifah, peringatan Hakordia harus dimaknai sebagai momentum penguatan nilai moral dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya sekadar penegakan hukum.

“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan tentang amanah, nilai integritas, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Arifah.

Ia menambahkan, berdekatan dengan Hari Ibu, momentum Hakordia memberikan pesan kuat tentang peran penting perempuan. Perempuan dinilai bukan hanya sebagai “madrasah pertama” bagi anak bangsa, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral publik, termasuk integritas penyelenggaraan negara.

Arifah menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah “luka kolektif” yang merenggut kesempatan belajar anak, menghilangkan hak perempuan, dan menghambat kemajuan masyarakat.

“Integritas adalah pilihan, komitmen, dan praktik sehari-hari,” tegasnya, seraya mengingatkan data KPK yang menunjukkan adanya kasus korupsi yang juga melibatkan perempuan.

Kehadiran Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, dalam acara nasional ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Poso untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan integritas pemerintahan daerah, serta mendorong peran perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan. SON