POSOLINE.COM- Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa ‘sense of crisis’ pemerintah daerah masih sangat rendah. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, daerah masih sangat tergantung dari pemerintah pusat.
Sri Mulyani bercerita, bahwa di masa awal pandemi Covid-19, pihaknya mendapatkan tekanan dari berbagai aspek, baik ekonomi dan sosial. Retriksi yang dilakukan pemerintah jelas membuat ekonomi berhenti dan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.
Perlindungan kepada masyarakat rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19 pun harus dilakukan dan membuat pemerintah harus lebih fleksibel dalam mengalokasikan lagi APBN. Sementara, daerah tidak memiliki alternatif ‘pegangan’ lain, yang juga membuat ekonomi di daerah turut berhenti.
“Daerah-daerah itu sangat tergantung hanya pada pusat. Kalau pusat menghadapi shock besar, ekonominya berhenti dan drop, daerah tidak punya alternatif. Semuanya berhenti dan ikut drop, karena transfer kita jadi turun,” jelas Sri Mulyani dalam sosialisasiUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Jumat (25/3/2022).
Pemerintah daerah, kata Sri Mulyani belum memiliki kontribusi dalam meredam shock. Sehingga saat krisis terjadi, peredamnya hanya berasal dari APBN.
“APBD menjadi dampaknya saja tapi APBD nya sendiri tidak mampu menjadi alat meredam syok secara aktif,” ujarnya lagi.
Sementara itu dari sisi rasio pajak dan retribusi daerah belum dipakai secara maksimal. Dia bilang, belanja daerah belum banyak digunakan untuk belanja modal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pajak dan retribusi daerah perlu diperkuat untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan untuk melindungi masyarakat di daerah.
“Local taxing power atau kemampuan daerah untuk mendapatkan penerimaan asli daerah perlu diperkuat. Dan daerah-daerah betul-betul sangat tergantung pada pusat,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menilai pemerintah daerah belum bisa mengatur cara melakukan pinjaman di saat belanja lebih besar dibanding penerimaan.
Hal tersebut dinilainya harus terus diperbaiki, caranya dengan melakukan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar daerah bisa mandiri ketika terjadi shock.** (foto:CNBC)
Opini Anda