POSO– Kehadiran Bank Tanah di Kabupaten Poso serta memberikan Kepastian Hukum dan Manfaat Ekonomi, sebaliknya, Petani di Poso Dukung Reforma Agraria di Atas HPL Badan Bank Tanah. Reforma Agraria menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh
Reforma Agraria merupakan salah satu agenda pemerintah di bawah Presiden Jokowi dalam upaya membangun Indonesia secara merata dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri.
Ada tiga cita-cita mulia dalam program reforma agraria, yakni menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Badan Bank Tanah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut. Sebagai badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, Badan Bank Tanah mendapat mandat untuk menjamin ketersediaan tanah salah satunya untuk reforma agraria.Mandat tersebut telah dilaksanakan Badan Bank Tanah dengan menyediakanlahan untuk reforma agraria salah satunya di Poso, Sulawesi Tengah seluas 1.550Ha.Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke HPL Badan Bank Tanah di Poso.
Kunjungan ini dalam rangka meninjau lokasi reforma agraria serta area pemanfaatan komersil dan pariwisata.”Dari sisi reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, tentu kami ingin mempercepat pelaksanaanya. Ini akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat.
Dari sisi komersil, kami ingin memastikan lahan yang akan dimanfaatkan oleh calon investor nanti dalam kondisi 100 persen siap digunakan,” kata Hakiki dalam siaran persnya, Kamis (9/5/2024).
Lebih lanjut, pemanfaatan komersil di atas HPL Badan Bank Tanah akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pemerataan ekonomi di wilayah sekitarnya.Berkaitan dengan reforma agraria, Deputi Hakiki juga telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di sekitar HPL.
Pihaknya menyampaikan langsung upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Bank Tanah dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.”Kami memastikan bahwa upaya percepatan terus dilakukan. Respons masyarakat disini juga baik dan mendukung upaya-upaya kami. Lahan dari kami 100 persen siap, tinggal menunggu tindaklanjut dari GTRA ,” tuturnya.Sementara itu, Project Team Leader Badan Bank Tanah Poso
Mahendra Wahyu menambahkan, pihaknya secara proaktif melakukan komunikasi dengan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). ”Komunikasi terus kita lakukan dengan stakeholder terkait untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Deputi Hakiki dan Team Project Poso, salah satu masyarakat dari Lembah Napu, Arsyad, menyampaikan harapannya kepada Badan Bank Tanah. Mereka menegaskan siap untuk melaksanakan ketentuan Badan Bank Tanah dan GTRA dalam program reforma agraria.”Kami mengharapkan sekali agar program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah ini segera terlaksana. Agar kami bisa tenang melakukan aktifitas pertanian yang menjadi hajat hidup banyak masyarakat disini,” paparnya.Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan lahan seluas 1.550 Ha untuk program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah dari total luas lahan 6.655,47 Ha.
Daerah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dari sektor peternakan dan perkebunan dengan komoditi utama seperti kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada dan teh yang mana lokasi tersebut mendukung untuk ketahanan pangan.**
Sumb: Bank Tanah pres release
Opini Anda