JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional. Langkah strategis ini ditempuh melalui optimalisasi unsur pertanahan serta sinkronisasi penataan ruang yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pemaparannya, Ossy menjelaskan bahwa kontribusi nyata Kementerian ATR/BPN diwujudkan melalui empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna menstimulasi investasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang secara berkala.
“Dukungan ATR/BPN dilakukan agar perkembangan kawasan di sekitar kebandarudaraan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga mampu meminimalkan risiko pelanggaran tata ruang di masa mendatang,” ujar Ossy Dermawan.
Lebih lanjut, Ossy menilai kesuksesan tata kelola ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep kebijakan satu acuan tata ruang atau one spatial planning policy. Integrasi ini mencakup penyatuan data spasial, data pertanahan, informasi geospasial, hingga sistem perizinan di tingkat daerah.
Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi akan memangkas birokrasi, sehingga proses pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Pengendalian ketat pun wajib diterapkan mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor dan penguatan regulasi merupakan kunci utama meningkatkan daya saing serta kualitas layanan bandara di Indonesia. Sektor transportasi udara dinilai menjadi motor penggerak multi-efek bagi pertumbuhan wilayah.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan berbagai manfaat nyata, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas AHY.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran direksi Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, bersama perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.**
Opini Anda