POSO, 1957 – Di balik perbukitan dan hamparan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah berada di titik didih sejarah. Bukan hanya dihantui ketakutan oleh Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dari selatan, wilayah ini juga dicekik oleh pemberontakan Permesta (Perjuangan Semesta Alam) dari utara, sebuah gerakan separatis yang digagas oleh petinggi militer sendiri. Poso, yang saat itu dikuasai Komando Pemuda Permesta, seolah kehilangan napasnya sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Namun, dari kegelapan itu, lahirlah api perlawanan yang baru
Tepat pada 5 Desember 1957, pemuda-pemudi Sulawesi Tengah mendeklarasikan diri dalam satu barisan: Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST). Dipimpin oleh sosok karismatik Asa Bungkudapu (Ketua Umum 1957–1960), GPST didorong oleh satu semangat tunggal: menolak tunduk pada Permesta dan menuntut pengakuan bagi daerah mereka—Propinsi Sulawesi Tengah yang otonom, serta resimen induk yang dipegang oleh putra-putri daerah.
Dari Sumpah Korontjia Hingga Kemenangan
GPST bukanlah sekadar gerakan lisan. Mereka segera bergerak ke hutan, menyusun strategi perlawanan bersenjata. Puncaknya, pada 30 April 1958, Asa Bungkudapu meneken “Naskah Korontjia” di Palopo, sebuah deklarasi kesetiaan kepada NKRI dan janji untuk menggempur Permesta.
Sebagai pasukan partisan sipil bersenjata, GPST bertempur di bawah dukungan logistik dan persenjataan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta, serta bala bantuan pasukan dari Jawa (Brawijaya) dan Kalimantan (Tanjungpura). Perjuangan mereka masif, membentang dari Poso, Tentena, Mori, hingga Banggai.
Hasilnya luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, perjuangan GPST membuahkan hasil. Mereka berhasil merebut Pendolo pada 5 Mei 1958 dan mencapai kemenangan signifikan dengan menguasai Kota Poso pada 14 Juli 1958. Sulawesi Tengah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Atas jasa-jasa ini, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan besar, termasuk dana pembangunan, fasilitas usaha, beasiswa, hingga kesempatan bagi eks partisan yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI. Pembicaraan serius tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah pun bergulir.
Ketika Senjata Menjadi Dilema
Sayangnya, babak heroik itu segera diikuti oleh babak kelam. Masa antara pertengahan 1958 hingga akhir 1960 menjadi era pertikaian internal yang menusuk. Dana “Terima Kasih” dari pusat yang tidak transparan menimbulkan erosi kepercayaan. Namun, pemicu utama tragedi adalah dilema senjata.
Sesuai perjanjian Korontjia, senjata yang dipinjamkan TNI harus dikembalikan pasca penumpasan Permesta. Namun, sebagian elit GPST, seperti pasukan di bawah pimpinan Herman Parimo—yang baru pulang menumpas DI/TII—menolak dilucuti.
Penolakan inilah yang memicu Insiden Tentena
GPST berbenturan dengan Pasukan Brawijaya (Yon 501), menewaskan 12 prajurit TNI. Di mata sebagian petinggi militer, GPST yang semula pejuang, kini telah beralih menjadi “embrio pemberontak” baru. Kota Poso mencekam, markas militer dipenuhi bungker, dan sekitar 160 orang yang dituduh pimpinan atau anggota GPST ditangkap.
10 Desember 1960: Titik Hitam di Kilometer 22
Puncak tragedi terjadi menjelang pergantian pasukan TNI. Pada 10 Desember 1960, sehari sebelum Yon 501 Brawijaya digantikan oleh batalyon lain, 11 tokoh utama GPST yang ditahan dieksekusi mati.
Tragedi ini merenggut 11 nyawa para pendiri dan pejuang. Jenazah mereka dievakuasi dan dimakamkan di Tagolu, Poso, menyisakan luka mendalam dan pertanyaan tak terjawab mengenai insiden yang mengubah sejarah lokal tersebut.
Meskipun berakhir dengan air mata, kisah GPST adalah penegasan atas sebuah pendirian. Tanpa memandang perbedaanperbedaan, mereka bersatu padu, berjuang agar Sulawesi Tengah tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kisah GPST adalah pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kisah mereka, yang kini bersemayam di Tagolu, adalah babak penting yang harus terus digali dan diceritakan, agar kita semua Melawan Lupa.**
Ditulis kembali : Simson Towengke
Sumber Naskah: Dimba Tumimomor
Opini Anda