POSOline- Rencana pengerukan sepajang 12,8 meter dengan lebar 40 meter didasar sungai Danau Poso oleh PT. Poso Energy, kawasan kompo dongi yang terletak di mulut sungai sebagai salah-satu titik target pengerukan, hal ini dapat menyebabkan hilangnya salah-satu tradisi Mosango bagi masyarakat yang mendiami dipinggir sungai.
Terkait dengan itu , sedikitnya 15 orang dari perwakilan Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) mendatangi DPRD Kabupaten Poso (Dekab), Rabu 12/06/19. Pernyataan yang disampaikan dalam bentuk kayori berbahasa Pamona ini yang mengawali semua pernyataan pendapat anggota aliansi.
Dihadapan 12 orang anggota DPRD, 15 anggota aliansi ini meminta dengan mengingatkan kepada DPRD sebagai salah satu lembaga pengawasan untuk menjalankan fungsinya dalam semua perencanaan dan pengawasan pembangunan yang ada di Kabupaten Poso.
“DPRD jangan tidur, diam, lihat dan awasilah rencana pembangunan jangan sampai menghacurkan kebudayaan orang poso,” kata Dj. Nyolo-nyolo salah-satu anggota aliansi.
Oleh karna itu , Kristian mewakili APDP mengatakan, rencana pengerukan sungai Danau Poso oleh pihak PT. Poso Energy akan menghilangkan kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat.
Ada beberapa point yang menjasi dasar berpijak oleh APDP ini sehingga menentang dengan keras terkaitt dengan rencana pengerukan.” Kompo dongi adalah wilayah adat, dimana ada tradisi menangkap ikan yang sudah dilakukan ratusan tahun lalu oleh orang sawidago dan orang lain disekitar pinggir danau” jelas Hajai Ancura.
Anggota DPRD, Iskandar Lamuka merespon pernyataan dari Aliansi Penjaga Danau Poso dengan menyebutkan dirinya sejak awal dirinya menolak pembangunan yang merusak ekosistem, kearifan lokal, dan merusak sumber hidup masyarakat.“Bapak-bapak Aliansi yang datang bertemu kita hari ini, mereka tidak menolak pembangunan, tapi menolak pembangunan yg merusak” ujar Iskandar.
Sementara itu Fredrik Torunde, anggota DPRD lainnya merespon dengan mengatakan pentingnya memperhatikan aspirasi para orang tua ini.“Kita harus perhatikan betul aspirasi yang disampaikan oleh orang-orang tua karena ini sudah sangat penting. Yang kita prihatin juga sekarang adalah jangan sampai budaya kita hilang karena pembangunan” kata dia.
Lain halnya Bram Badilo dari Partai Hanura,mengusulkan adanya moratorium. Pada akhir dengar pendapat, anggota DPRD menyatakan bahwa mereka akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kompo Dongi dalam minggu ini, dan memanggil PT Poso Energy untuk memberikan penjelasan.
Mendengar respon anggota DPRD, anggota Aliansi menyampaikan agar respon tersebut ditindaklanjuti melalui tahapan-tahapan kebijakan yang benar benar berpihak pada masyarakat Poso
Opini Anda